BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menata ekosistem ekonomi lokal berbasis desa melalui pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Program nasional yang berfokus pada pemenuhan gizi ini kini dikembangkan menjadi penggerak ekonomi dengan menghubungkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha desa dalam satu rantai pasok terintegrasi melalui Badan Usaha Milik Desa.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Sinergi Peran BUMDes dalam mendukung Program MBG yang digelar di Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat.
Baca Juga: Diskon Sewa 50 Persen, UMKM Antre Masuk Ikon Wisata Baru Bekasi
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya membutuhkan pasokan bahan baku berkualitas, tetapi juga harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, menyampaikan bahwa BUMDes disiapkan sebagai penghubung utama antara sumber daya lokal dan kebutuhan dapur MBG.
"Fokus pembahasan adalah bagaimana BUMDes bisa berperan dalam memasok bahan baku ke dapur MBG. Namun tentu harus diawali dengan regulasi yang jelas dulu," ujar Iis.
Melalui skema ini, petani, peternak, dan nelayan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan masuk dalam sistem rantai pasok yang terstruktur.
Hasil pertanian, perikanan, dan peternakan akan diserap oleh BUMDes, lalu disalurkan ke dapur SPPG sesuai standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Iis menjelaskan, regulasi yang tengah disiapkan akan mengatur tata kelola rantai pasok secara rinci agar berjalan tertib dan berkelanjutan.
Baca Juga: Dapatkan Merk Kulkas 2 Pintu Yang Awet Dengan Harga Terjangkau Saat Promo Tengah Bulan
"Perangkat daerah terkait juga akan menyiapkan kelompok-kelompok sumber bahan baku seperti kelompok tani, nelayan, dan peternak agar dapat menjadi pemasok bagi BUMDes," katanya.
Program MBG dinilai membuka peluang pasar yang stabil bagi pelaku usaha desa.
Kebutuhan dapur SPPG yang berjalan setiap hari menciptakan permintaan berkelanjutan, sehingga pendapatan petani dan nelayan tidak lagi bergantung pada pasar musiman.
Selain itu, BUMDes juga didorong untuk mengembangkan usaha pengolahan agar nilai tambah produk semakin meningkat.
Pemkab Bekasi memastikan bahwa keterlibatan BUMDes harus didukung dengan legalitas usaha dan standar produk yang jelas.
Baca Juga: Desa Kertarahayu Dicanangkan Jadi Bakal Lokasi Kegiatan World Bank
"BUMDes yang terlibat wajib memiliki badan usaha yang sah dan produk yang terstandarisasi sesuai kebutuhan dapur SPPG," tegas Iis.
Saat ini, sembilan BUMDes telah ditetapkan sebagai proyek percontohan. Ke depan, jumlah tersebut akan diperluas seiring dengan kesiapan desa lainnya.
Pemerintah daerah berharap integrasi ekonomi dari hulu ke hilir ini menjadikan MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.***
