BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi berjanji melakukan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Minggu 18 Januari 2026.
Banjir akibat hujan deras tersebut menyebabkan sedikitnya 101 kepala keluarga (KK) harus mengungsi, terutama di kawasan perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, banjir yang kembali terjadi menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki berbagai infrastruktur pengendali banjir yang selama ini belum berfungsi optimal.
Baca Juga: Kondisi Tanggul di Muaragembong Kian Rawan, Camat Soroti Sejumlah Titik Kritis di Bantaran Citarum
Pembenahan akan difokuskan pada sistem polder, drainase, serta sungai-sungai pendukung yang menjadi jalur utama aliran air.
"Secara umum banjir kemarin yang mengalami dampak itu wilayah-wilayah yang memang berbatasan dengan kabupaten dan juga terkait dengan kinerja sungai pendukungnya,” ujar Tri, Senin 19 Januari 2026.
Salah satu titik terparah terjadi di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur, dengan ketinggian air mencapai satu meter.
Baca Juga: Tanggul Sungai Citarum Jebol, Camat Dorong Perbaikan Tanggul Jebol di Muargembong Secara Permanen
Menurut Tri, kondisi tersebut dipicu oleh tidak optimalnya fungsi polder air seluas 3,8 hektare yang seharusnya mampu menampung limpasan air hujan dalam volume besar.
"Polder di Aren Jaya belum mampu menahan debit air yang masuk. Ditambah persoalan drainase serta crossing di Kalimalang dan Jalan Tol yang belum berjalan maksimal," jelasnya.
Tri memastikan, persoalan tersebut kini masuk dalam daftar prioritas pembenahan.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Akui Sungai Tak Optimal, Banjir Kembali Rendam Permukiman
Pemerintah Kota Bekasi tengah menyiapkan langkah teknis untuk memperbaiki kapasitas polder, menormalisasi saluran drainase, serta meningkatkan fungsi sungai pendukung agar mampu menampung debit air saat hujan deras.
Tak hanya itu, Pemkot Bekasi juga akan memperkuat koordinasi lintas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, sejumlah infrastruktur di kawasan perbatasan dinilai menjadi penyebab penyempitan aliran air, salah satunya jembatan kecil di wilayah Rawakalong.
"Harus ada koordinasi dengan Kabupaten Bekasi karena memang jembatan yang ada di Rawakalong itu kecil sekali sehingga terjadi penyempitan aliran air. Ini tidak bisa kami selesaikan sendiri," kata Tri.
Data BPBD Kota Bekasi mencatat, banjir merendam sejumlah wilayah seperti Medan Satria, Bekasi Timur, Rawalumbu, hingga Bekasi Utara.
Baca Juga: Tarif Kontainer UMKM Rp50 Juta Disorot DPRD, Dinilai Belum Berpihak ke Rakyat Kecil
Genangan air berkisar antara 20 hingga 100 sentimeter dan mengganggu aktivitas warga sejak dini hari.
Tri menegaskan, pembenahan infrastruktur pascabanjir bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk meminimalkan risiko banjir berulang.
Ia berharap, langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan ketahanan Kota Bekasi dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kian sering terjadi.
"Kami benahi satu per satu. Ini komitmen kami agar kejadian serupa tidak terus berulang dan masyarakat bisa merasa lebih aman," pungkasnya.
