Kamaudin menegaskan alokasi dana pemeliharaan sarana dan prasarana senilai Rp327.302.000 dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan sesuai mekanisme dan perencanaan yang sah.
Kamaludin menjelaskan anggaran tersebut sudah tercantum secara resmi dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) serta telah melalui tahapan verifikasi dan audit oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
"Semua sudah terencana. Terkait pelaksanaannya, setiap selesai kegiatan itu diperiksa dan diaudit oleh Dinas Pendidikan, jadi sudah dipertanggungjawabkan dan dinyatakan tidak ada masalah," ujar Kamaludin saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Mengenai sorotan biaya perbaikan gedung di tengah wacana relokasi sekolah, Kamaludin membeberkan bahwa selama periode transisi tahun 2024–2025, bangunan lama terdampak proyek pembangunan jalan tol. Sementara itu, pembangunan di lokasi baru belum sepenuhnya selesai, sehingga perbaikan darurat pada fasilitas lama tetap wajib dilakukan demi keselamatan para siswa.
"Di sekolah yang lama terdapat kerusakan-kerusakan, seperti plafon yang runtuh. Apakah harus menunggu anak tertimpa baru diperbaiki?" katanya.
Lebih lanjut, ia merincikan bahwa cakupan dana pemeliharaan tersebut tidak semata-mata untuk perbaikan fisik bangunan, melainkan mencakup perawatan berkala perangkat komputer, pendingin ruangan (AC), rumah ibadah, serta fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya.
"Masa musala plafon rusak kita diamkan, nanti pas kita salat tertimpa siapa yang disalahkan. Hal-hal tersebut yang perlu kita luruskan," pungkasnya seraya memastikan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah diserahkan secara transparan kepada pihak berwenang.***
