Pemkab Bekasi Hapus Sanksi Kurungan, Pelanggar Ketertiban Kini Hanya Didenda
Pemkab Bekasi hapus sanksi kurungan, pelanggar ketertiban umum kini hanya dikenakan denda dan sanksi administratif.
Topik
12 artikel
Pemkab Bekasi hapus sanksi kurungan, pelanggar ketertiban umum kini hanya dikenakan denda dan sanksi administratif.
Asep tegaskan Musrenbang harus berdampak nyata, bukan sekadar seremonial, demi pembangunan Bekasi yang merata dan tepat sasaran.
Bekasi prioritaskan kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan dalam pembangunan 2027 untuk tingkatkan layanan dasar masyarakat.
Peran orang tua jadi kunci lindungi anak dari bahaya digital. Ini tips penggunaan gadget dan dampak jika tanpa pengawasan.
Tirta Bhagasasi pertimbangkan WFH bagi pegawai administrasi sebagai bagian efisiensi energi tanpa ganggu layanan air bersih.
Pemkab Bekasi perkuat transformasi digital lewat Helpdesk TIK untuk dukung layanan pemerintahan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
Triwulan I 2026, Helpdesk TIK Bekasi tangani 130 layanan, mayoritas selesai. Bukti kinerja digital pemerintah semakin optimal.
Bekasi tak buka CPNS 2026, pencari kerja terdampak dan harus cari alternatif lain di tengah ketatnya persaingan kerja.
Pemkab Bekasi tak buka CPNS 2026 akibat beban belanja pegawai capai 42 persen APBD, kondisi keuangan jadi pertimbangan utama.
Obat keras ilegal ancam generasi muda Bekasi, polisi bergerak cepat dan libatkan warga untuk memberantas peredaran.
Kampung Kavling Bekasi sudah 4 kali digerebek, namun peredaran obat keras ilegal masih terus terjadi.
Mahasiswa dan Pemkab Bekasi sepakat gelar pertemuan rutin untuk kawal aspirasi, wujudkan komunikasi berkelanjutan dan solusi nyata.