APBD Terbatas, Pemkab Bekasi Soroti CSR Kawasan Industri yang Belum Maksimal
Pemkab Bekasi menilai program CSR kawasan industri masih parsial. Skema kolaborasi baru disiapkan agar berdampak langsung ke masyarakat.
Topik
12 artikel
Pemkab Bekasi menilai program CSR kawasan industri masih parsial. Skema kolaborasi baru disiapkan agar berdampak langsung ke masyarakat.
FLPP 2025 hanya capai 79,68 persen target, namun justru mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah penyaluran rumah subsidi sejak 2010.
Gerindra Bekasi menilai Pilkada langsung memicu polarisasi warga dan mengganggu stabilitas sosial serta ekonomi di daerah.
KSPI Jawa Barat menilai sikap Dedi Mulyadi berubah usai terpilih. Buruh yang dulu mendukung kini menyuarakan kekecewaan.
DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti lemahnya pengawasan TKA. Kinerja Satgas Ketenagakerjaan dinilai belum maksimal dongkrak retribusi IMTA.
Pemkab Bekasi mempermudah akses informasi publik melalui aplikasi digital dan WhatsApp sebagai bagian inovasi keterbukaan informasi.
Pemkab Bekasi kembali meraih predikat Kabupaten Informatif 2025. Ini menjadi kali kedua berturut-turut diakui atas keterbukaan informasi.
APBD Kabupaten Bekasi 2026 diproyeksikan tembus Rp7,7 triliun. PAD Rp4,3 triliun, transfer pusat dan Silpa jadi penopang utama.
KPK menilai pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bekasi rawan korupsi. Skor pengawasan menurun tajam dan kasus suap ijon proyek Bupati Bekasi
Normalisasi Kali Pulotimaha di Bekasi menjadi bagian kebijakan lingkungan untuk menjaga aliran sungai, mencegah sedimentasi, dan mengurangi
Proyek normalisasi Kali Pulotimaha senilai Rp988,7 juta jadi sorotan publik, dorong transparansi dan peran warga mengawasi anggaran negara.
Desa Ciranggon di ujung Bekasi tawarkan wisata alam sejuk, kuliner khas sate maranggi, perahu bebek, gratis tiket dan parkir.