DPRD Bekasi Semprot Satgas Ketenagakerjaan, Pengawasan TKA Dinilai Amburadul
DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti lemahnya pengawasan TKA. Kinerja Satgas Ketenagakerjaan dinilai belum maksimal dongkrak retribusi IMTA.
Topik
12 artikel
DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti lemahnya pengawasan TKA. Kinerja Satgas Ketenagakerjaan dinilai belum maksimal dongkrak retribusi IMTA.
Pemkab Bekasi mempermudah akses informasi publik melalui aplikasi digital dan WhatsApp sebagai bagian inovasi keterbukaan informasi.
Pemkab Bekasi kembali meraih predikat Kabupaten Informatif 2025. Ini menjadi kali kedua berturut-turut diakui atas keterbukaan informasi.
APBD Kabupaten Bekasi 2026 diproyeksikan tembus Rp7,7 triliun. PAD Rp4,3 triliun, transfer pusat dan Silpa jadi penopang utama.
KPK menilai pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bekasi rawan korupsi. Skor pengawasan menurun tajam dan kasus suap ijon proyek Bupati Bekasi
Normalisasi Kali Pulotimaha di Bekasi menjadi bagian kebijakan lingkungan untuk menjaga aliran sungai, mencegah sedimentasi, dan mengurangi
Proyek normalisasi Kali Pulotimaha senilai Rp988,7 juta jadi sorotan publik, dorong transparansi dan peran warga mengawasi anggaran negara.
Desa Ciranggon di ujung Bekasi tawarkan wisata alam sejuk, kuliner khas sate maranggi, perahu bebek, gratis tiket dan parkir.
Telkom memperluas peran BUMN di pendidikan tinggi lewat kolaborasi strategis dengan kampus demi percepatan transformasi digital nasional.
UMK Jawa Barat 2026 resmi naik. Kota Bekasi tertinggi hampir Rp 6 juta, Kabupaten Pangandaran terendah. Berlaku mulai 1 Januari 2026.
KPK menelusuri jejak lama Sarjan sebagai vendor Pemkab Bekasi, membuka peluang dugaan suap proyek terjadi sebelum era Bupati Ade Kuswara.
Warga Tambun Selatan patungan aspal jalan rusak lewat aksi #DariWargaUntukWarga, soroti lambannya perbaikan infrastruktur.