Perda Perlindungan Guru Disebut Kunci Perbaikan Pendidikan di Bekasi, DPRD Soroti Ketimpangan Sistem
Perda perlindungan guru di Bekasi dinilai jadi kunci perbaikan sistem pendidikan, dari perlindungan hukum hingga kesejahteraan.
Topik
12 artikel
Perda perlindungan guru di Bekasi dinilai jadi kunci perbaikan sistem pendidikan, dari perlindungan hukum hingga kesejahteraan.
DPRD Bekasi setujui anggaran Pilkades Rp14 juta per TPS, mencakup logistik, perlengkapan, hingga honor petugas.
DPRD Bekasi minta kejelasan juknis Pilkades agar tidak multitafsir dan mencegah konflik di masyarakat.
DPRD Bekasi temukan aduan THR dari pekerja outsourcing. Pembayaran dijanjikan H-7 Lebaran, pengawasan tetap dilakukan untuk pastikan kepatuh
DPRD Kabupaten Bekasi nilai pembayaran THR perusahaan berjalan kondusif. Hasil sidak menunjukkan mayoritas perusahaan patuh terhadap aturan
Pemangkasan anggaran berdampak pada pembangunan dan peningkatan PAD Bekasi yang terancam tidak optimal.
Revitalisasi Pasar Cikarang jadi langkah awal penataan SGC sebagai wajah baru Kabupaten Bekasi yang tertib dan representatif.
DPRD soroti minimnya perawatan destinasi wisata Bekasi dan ketergantungan pada swadaya warga, minta komitmen anggaran Pemda.
DPRD nilai pengembangan wisata lokal Bekasi bisa dorong UMKM, buka lapangan usaha, dan tingkatkan ekonomi warga jelang Lebaran.
Pemkab Bekasi realokasi APBD Rp7 triliun tanpa hapus program, fokus tangani dampak banjir dan infrastruktur rusak.
DPRD Kabupaten Bekasi awasi penanganan banjir PNR dan Cinity, jadwalkan pertemuan lanjutan bahas solusi teknis.
Perumahan modern di Bekasi dilanda banjir berulang. DPRD soroti lemahnya pengawasan drainase dan tata kelola pembangunan kawasan.