DPRD Kabupaten Bekasi Turun ke Lapangan Tindaklanjuti Aduan Warga Soal Air Tanah
DPRD Kabupaten Bekasi turun langsung ke PT Coca-Cola Cikarang Barat menindaklanjuti laporan warga soal dugaan eksploitasi air tanah.
Topik
12 artikel
DPRD Kabupaten Bekasi turun langsung ke PT Coca-Cola Cikarang Barat menindaklanjuti laporan warga soal dugaan eksploitasi air tanah.
Kasus korupsi Bupati Bekasi memicu perdebatan soal pengawasan DPRD, antara etika kepala daerah atau sebatas anggaran.
DPRD Bekasi mengingatkan Plt Bupati agar pelayanan publik tetap berjalan normal pasca Pilkada dan tidak terganggu masa transisi.
KPK mendalami dugaan suap kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, yang disebut menerima Rp600 juta dari pihak swasta dalam kasus ijo
DPRD Bekasi menegaskan investasi tinggi harus berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Kasus ijon proyek di Kabupaten Bekasi terus didalami KPK. Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, hingga pejabat Dinas Kesehatan dipanggil sebagai
Target pajak daerah Bekasi gagal dua tahun berturut-turut. Bapenda bentuk Satgas Pajak sebagai langkah evaluasi dan koreksi kinerja.
Pasar tradisional di Bekasi belum merata, namun Pemkab belum memprioritaskan pembangunan pasar baru dan memilih fokus menata pasar lama.
DPRD Bekasi minta SDN Sukamanah 02 manfaatkan dana BOS untuk perbaikan darurat ruang kelas sambil menunggu rehab total gedung.
Partai Buruh mengaku pernah memberi masukan ke Plt Bupati dan DPRD Bekasi agar penggusuran bangli dilakukan dengan pendekatan sosial.
Target pajak daerah Kabupaten Bekasi kembali meleset. Mahasiswa menilai kinerja petugas pajak belum optimal dan perlu evaluasi menyeluruh.
Target pajak daerah Kabupaten Bekasi 2025 meleset. DPRD menilai Bapenda tak bisa lagi bergantung pada pola lama dan perlu inovasi baru.