Satpol PP Dinilai Kurang Tajam, DPRD Bekasi Bongkar Akar Masalahnya
DPRD Kabupaten Bekasi menilai Perda Ketertiban Umum yang usang membuat kinerja Satpol PP kurang efektif dalam penegakan aturan.
Topik
12 artikel
DPRD Kabupaten Bekasi menilai Perda Ketertiban Umum yang usang membuat kinerja Satpol PP kurang efektif dalam penegakan aturan.
DPRD Bekasi menilai Satpol PP kurang tajam karena Perda Ketertiban Umum yang usang dan tak lagi relevan dengan kondisi lapangan.
Gerindra Kabupaten Bekasi menyebut wacana Pilkada lewat DPRD belum final dan lahir dari akumulasi persoalan Pilkada langsung.
Kewenangan IMTA terbelah pusat dan daerah dinilai jadi celah kebocoran PAD Bekasi hingga Rp30 miliar. DPRD soroti lemahnya sinkronisasi.
DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti lemahnya pengawasan TKA. Kinerja Satgas Ketenagakerjaan dinilai belum maksimal dongkrak retribusi IMTA.
Kejati Jawa Barat menahan mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong S, yang menjadi tersangka korupsi tunjangan perumahan 2022–2
Korban dugaan pengeroyokan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi menuntut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk me
Kasus dugaan pengeroyokan 29 Oktober 2025 yang dikaitkan dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi terus berlanjut. Berkas resmi dilimpahka
DPRD Bekasi mendorong Pemkot membentuk satgas khusus untuk menangani polusi udara dari aktivitas pabrik yang berdampak pada warga Kaliabang
DPRD Kabupaten Bekasi membahas revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperkuat dasar hukum, mempercepat penanganan kasus keker
DPRD Kabupaten Bekasi membahas Rancangan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola aset, mening
Kades Cijengkol dukung revitalisasi Stadion Mini Cijengkol sebagai satu-satunya lapangan resmi di Kecamatan Setu yang menjadi kebanggaan war